Beranda Daerah Lampung Timur BST di Kantor Pos Sukadana tak Bisa diwakilkan, ini kata Anggota Dewan...

BST di Kantor Pos Sukadana tak Bisa diwakilkan, ini kata Anggota Dewan Lamtim.!?

312
0
BERBAGI

Sukadana (Lamtimpost) — Pandemi Covid_19 di Lampung timur berdampak kepada ekonomi masyarakat yang kian terpuruk apa lagi bagi mereka yang tak punya penghasilan tetap.

Pemerintah terus berupaya untuk membantu masyarakat yang terdampak melalui program bantuan yang diantaranya Bantuan Beras dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI yang disalurkan melalui Kantor Pos

Namun yang terjadi di Kantor pos Sukadana (Lamtim),bagi penerima BST yang berbentuk uang tunai meski dalam keadaan Sakit ataupun berpergian harus bersabar karena tidak bisa di wakili meskipun ada surat kuasa dan keterangan dari desa setempat, sedangkan untuk bantuan beras dapat diwakili.

Seperti yang di alami oleh salah seorang warga di desa Pasar Sukadana ,kecamatan Sukadana  yang sudah 2 kali menerima surat panggilan untuk mengambil BST di kantor pos Sukadana namun belum bisa di ambil karena yang bersangkutan sedang mengunjungi anaknya di Jakarta.

“saya sudah mencoba mengambilnya dengan membawa persyaratan seperti KTP, KK  dan surat kuasa yang di ketahui oleh kepala desa,namun ditolak dengan alasan harus yang bersangkutan langsung” ujar seorang ibu yang ditemui awak media.

“Sedangkan Ibu saya saat ini berada di Jakarta di ajak kakak untuk melihat cucu, ibu saya belum bisa pulang kesini (Sukadana) karena ada PPKAM,sedangkan untuk bantuan beras bisa diwakilkan” jelasnya

menurut petugas Kantor pos hal itu disebabkan karena dua bantuan tersebut berbeda.”

“Kalau Uang bantuan dari pusat, sedangkan beras bantuan dari BULOG (Badan Urusan Logistik) Lamtim”terang petugas yangberjaga  di kantor pos ,Sukadana, Lampung Timur.(19/08/21).

“Jadi penerima bantuan BST tidak bisa diwakilkan, kalau sakit ya tunggu sampai Sembuh” tambahnya

Terpisah Faizal Risa ketua fraksi Nasdem DPRD Lampung Timur menyayangkan hal tersebut.

“Sangat disayangkan dalam situasi begini dimana masyarakat sangat membutuhkan harus tertunda dengan hal hal yang seperti ini, seharusnya dengan keterangan dari desa dan surat kuasa sudah bisa membuktikan bahwa penerima bantuan tersebut asli warga desanya”ujar Faizal Risa (19/08/21).

Lebih lanjut anggota Legislatif yang akrab disapa Paksu ini menambahkan

“Alangkah baiknya bila pihak Kantor Pos “jemput bola” mendatangi kekediaman warga yang sedang sakit untuk memberikan bantuan tersebut, karena uang tersebut bisa dipakai untuk biaya berobat dan kebutuhan lainya” tambah Paksu.(R*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here