Beranda ASN NGO JPK : Pemilihan Sekkab Lamtim,Jangan Sampai Timbul Asumsi Politik Balas Budi

NGO JPK : Pemilihan Sekkab Lamtim,Jangan Sampai Timbul Asumsi Politik Balas Budi

342
0
BERBAGI

Sukadana (Lamtimpost) -Bupati Lampung Timur H.M Dawam Rahardjo diminta  Selektif dan berhati-hati dalam Mengajukan Nama-nama Bakal Calon Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung timur

Hal itu dungkapkan Ketua Kordinator Wilayah  Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO – JPK) Lampung Tomur dan Kota Metro Sidik Ali ,S.Pd.I didampingi Sekretaris Wilayah (Sekwil) Damiri,Ketua Bidang Tata Kelola dan Kebijakan Pemerintah Daerah Andri Afrizal.SH,Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Darmawan Saputra.SH dan Ketua Bidang Regulasi dan Perundang-undangan Samsi.SIP dikantor Jpk, Jl.Ki Mas Putera No.25, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung timur (10/06/21)

” Pengajuan dan Pengangkatan  Sekkab Haruslah Melalui Seleksi secara Fair dan Terbuka,Hingga hasilnya Berkualitas dan sesuai yang diharapkan Masyarakat serta dapat membawa gerbong Aparatur Sipil Negara (ASN) berkemajuan dikabupaten terbesar dan terluas kedua diprovinsi lampung”ujar Sidik Ali.

“Mengingat Jabatan Sekkab adalah Jabatan Sangat Strategis salah satu Penentu Kebijakan jadi Harus memenuhi Standarisasi Kopetensi  (The Raight Man And The Raight Pleace) Memiliki Track Record yang baik dan tidak Tercela, sesuai dengan latar belakang Pendididkan,Memenuhi Jenjang pangkat dan Golongan,memiliki Kecakapan,Pengalaman serta Kemampuan yang Mumpuni dalam Pengelolaan Managerial Untuk Memanage Tata Kelola Pemerintahan daerah,tidak terindikasi dan berpotensi tersangkut masalah Hukum terutama Korupsi yang dikatagorikan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime).”tambah Sidik Ali

Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasn Korupsi (NGO JPK) Korwil Lampung Timur dan Kota Metro Berpendapat dan Berasumsi Bahwa Seorang Yang Mengemban Amanah Jabatan Sebagai sekkab Merupakan Pemegang Jabatan Tertinggi Aparatur Sipil Negara ditingkat Kabupaten/Kota Atau Provinsi Maka Secara Otomatis pula Menjadi Ketua Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI),Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT),Ketua Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),Ketua TKPRD,serta Atasan Langsung dalam Penanganan Bencana pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah.

Selain itu harus Memiliki Keterikatan Emosional Terhadap Lampung Timur,Memahami Karakteristik,Tata Wilayah,kemajemukan,Keberagaman adat budaya Lampung timur.Kendati Pengajuan dan Penetapan sekkab Lampung timur sepenuhnya adalah Kewenangan dan Hak Prerogatif, bupati Lampung Timur disertai restu dari Pemprov Lampung Serta Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Kami Berharap Seyogyanya diambil dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Lamtim dengan Kata Lain tidak Perlu Meng-Impor Pejabat dari Luar Daerah Maka Akan sangat Elok dan Relevan sehingga tidak Perlu pengenalan dan Beradaptasi”pungkasnya

Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO -JPK) Korwil Lamtim dan Kota Metro Menigatkan kepada Bupati Lampung timur Agar dalam Seleksi dan Penetapan Sekkab Lamtim Menghindari  Kolusi dan Nepotisme atau jangan sampai ada asumsi seleksi ini dijadikan Ajang Politik Balas Budi sehingga menafikkan Kepentingan Masyarakat Lima Tahun Mendatang hingga dapat Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Clean And Good Governance).(R*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here