Beranda Daerah Lampung Timur Asosiasi Perangkat Desa akan Boikot Musrenbang serta Berkirim Surat ke Presiden, ini...

Asosiasi Perangkat Desa akan Boikot Musrenbang serta Berkirim Surat ke Presiden, ini Alasannya..!

265
0
BERBAGI

Blitar (Lamtimpost) — Musrenbang) yang dinilai hanya formalitas dan tidak ada kejelasan, mendapat tanggapan serius dari kepala desa se-Kabupaten Blitar. Selain berencana boikot pada Musrenbang mendatang, para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, juga berencana berkirim surat kepada Presiden RI dan Kemendagri melaporkan hal tersebut.

Keseriusan ini ditunjukkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, dengan menggelar konferensi pers yang diwakili oleh Kepala Desa Karangsono selaku humas APD Kabupaten Blitar, yang diselenggarakan disebuah angkringan ngopi terkenal diKabupaten Blitar, yang bertempat di sebelah Pendopo Kabupaten Blitar. (warkop KPK) Kecamatan Kanigoro. Selasa (23/03/2021).

“Humas APD, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono (Bagas) saat konferensi pers mengatakan, kami terus terang geram,jengkel ,setiap Musrenbang banyak usulan dari kami yang hilang,dan tidak ada realisasi, menindaklanjuti hearing kemarin APD Kabupaten Blitar akan sesegera mungkin berkirim surat ke Presiden dan Mendagri sebagai bukti keseriusan.

“Kami (APD) sudah tidak bisa lagi membendung luapan emosi para Kades. Sehingga, menurut kami pemerintah pusat perlu mengetahui. Dan perlu saya sampaikan,niat kami tidak akan main-main,” tegas Bagas.

Lebih lanjut Bagas mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Gubenur Jawa Timur (Jatim) dan Bupati Blitar dalam waktu dekat ini.

“Sampai saat ini sudah ada sekitar 207 dari 220 Kades se-Kabupaten Blitar, yang sudah menyatakan sikap akan memboikot agenda tahunan tersebut. Jika anggaran hasil Musrenbang tahun 2020 lalu tidak terealisasikan di tahun 2021 ini. Insya Allah, surat ini secepatnya akan kami kirim ke Presiden,” ungkapnya.

Bagas juga menambahkan, persoalan ini sudah bertahun-tahun menjadi penyebab geramnya para Kades. Dimana, kata Bagas, hasil Musrenbang selalu hilang dan diduga ada pergeseran anggaran yang disebabkan intervensi dari dewan.

Ia menyebutkan, bahwa hasil Musrenbang yang lalu banyak yang hilang.contohnya pembangunan jembatan di Desa Plumpungrejo di Kecamatan Kademangan, pembangunan jembatan di Pulerejo, Kecamatan Bakung dan Jembatan di Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan.

“Selain itu, perawatan jalan di Kecamatan Wonotirto dan proyek Jambanisasi yang anggaranya mencapai 2 milyar lebih. Sedangkan proyek perawatan 1 miliar, juga disinyalir tidak kunjung ada realisasinya,” pungkas Bagas, Kades nyentrik dari Karangsono ini. (yono/Radarnews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here