Beranda Daerah Lampung Timur Nelayan Labuhan Maringgai Kesulitan BBM, SPBN Kuala Penet Sudah 17 Tahun Mangkrak

Nelayan Labuhan Maringgai Kesulitan BBM, SPBN Kuala Penet Sudah 17 Tahun Mangkrak

465
0
BERBAGI

Labuhan Maringgai (Lamtimpost) — Sudah17tahun kondisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di pesisir laut Kualapenet, di Desa Margasari, Kecamatan Labuhanmaringgai, dalam kondisi tidak berfungsi dan tidak terawat.

Akibatnya ribuan nelayan setempat harus mendapatkan Solar dari agen-agen dengan harga diluar subsidi.

Kondisi bangunan seperti tembok sudah dipenuhi coretan-coretan tak berguna, kaca jendela sudah banyak yang pecah, ruang ruang kantor SPBN tersebut menjadi kumuh dan dimanfaatkan oleh sebagian nelayan untuk berteduh sambil menyulam jaring ikan.

Ketua 1 Aliansi Nelayan Tradisional (ANT) Lampung Timur Sandio mengatakan perputaran solar di pesisir kuala penet dalam satu hari bisa mencapai 30 ton, artinya putaran ribuan liter solar setiap hari itu bersumber dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang berada jauh dari pemukiman nelayan.

Sehingga untuk mencukupi keperluan bahan bakar tersebut guna mengoperasikan kapal untuk berlayar, nelayan harus membeli melalui agen dengan harga diluar subsidi.

“ini perlu menjadi wacana pemerintah untuk mensejahterakan nelayan minimal mendirikan SPBN khusus untuk nelayan”. Ujar Sandio dikantornya seperti di kutip dari Harian Momentum

Sandio melanjutkan semakin lama pemerintah tidak mendirikan SPBN khusus untuk nelayan semakin lama pula permainan BBM jenis solar.

Sementara jika dikaji lebih dalam solar yang merupakan BBM jenis subsidi dari pemerintah yang tidak boleh dijual dengan menggunakan jerigen, namun kenyataannya ribuan liter solar masih banyak di temui di pesisir Kualapenet.

“tidak mungkin nelayan membeli solar dengan membawa kapal menuju SPBU, itu menunjukan solar solar itu didatangkan dari SPBU dengan menggunakan jerigen”.Ujar Sandio.

Ditempat terpisah, tokoh masyarakat Labuhan Maringgai yang juga sebagai Anggota DPRD Lampung Timur Andri mengakui tidak fungsinya SPBN di Pesisir Kualapenet tersebut sudah terjadi selama 17 tahun atau sejak 2003 silam.

Padahal jika Pemerintah menghidupkan kembali SPBN dimaksud, selain menambah pendapatan Pemda Lampung Timur, juga sangat membantu kebutuhan ribuan nelayan dalam mendapatkan BBM jenis Solar, “kalau SPBN berdiri nelayan tidak perlu membeli melalui agen”.Kata Andri. Minggu (3-5-2020).

Bahkan Politisi dari Golkar itu sudah mengajukan berbagai persyaratan kepada pemerintah untuk menghidupkan SPBN tersebut, yakni yang tadinya dikelola oleh Koperasi Anugrah Samudra akan dia kelola dan Andri sudah siap memberikan uang sewa tempat kepada pemerintah Lampung Timur. “Memang lahannya milik pemda Lamtim, kami siap nyewa lokasinya”.Kata andri

Yang menjadi persoalan salama ini dalam mengurus perijinan SPBN tersebut, yakni terletak di dinas Koperasi Lampung Timur, artinya Dinas Koperasi Lamtim tidak berani membekukan kepengurusan Koperasi Anugrah Samudra, dengan alasan kepengurusan koperasi tersebut tidak melakukan pembubaran keorganisasian.

Lanjut Andri, dalam Undang Undang Koperasi ada yang menyebutkan jika 2 tahun berturut sama sekali tidak ada aktifitas dalam keanggotaan atau vakum sama sekali maka Dinas Koperasi bisa melakukan pembekuan tanpa harus ada kesepakatan pengurus koprasi dan ini perlu menjadi kajian pemerintah, untuk membantu ribuan nelayan.(R*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here