Beranda Hukum & Kriminal Elemen Masyarakat Lamtim, Pertanyakan Akmal Fatoni Bentuk Pansus Covid-19

Elemen Masyarakat Lamtim, Pertanyakan Akmal Fatoni Bentuk Pansus Covid-19

519
0
BERBAGI

LAMPUNG TIMUR (Lamtimpost) — Akmal Fatoni Politisi dari fraksi PKB yang juga sebagai wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mengusulkan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi anggaran penanganan pencegahan virus pandemi Corona (Covid 19), Selasa (14/4).

Hal itu membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kabupaten Lamtim menentang hal itu. “Terkait dengan Covid 19 ini kita akan membentuk pansus,” ujar Akmal Fathoni.

Dirinya mengaku atasnama DPRD Lamtim akan mengawasi secara utuh anggaran covid 19 agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Yang kedua kita akan mengawasi secara utuh semua pertahapan proses karena kita tidak ingin di tengah tengah wabah ini ada oknum oknum yang memanfaatkan situasi,” tegas Akmal Fathoni.

Menurut Jaya ketua LSM Lembaga Pembaharuan Pembangunan bahwa wakil ketua DPRD Lamtim Akmal Fatoni sama artinya mencurigai atau menuduh Gugus tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, ketua DPRD Lamtim, ketua PWI Lamtim, kepala dinas, camat dan lainnya itu akan melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana covid 19 dari 15 Miliar dan saat ini naik menjadi 56 miliar. “Baru saja berjalan penanganan covid 19 ini kok sudah dicurigai ada unsur yudikatif lengkap didalamnya, ini semua dilakukan transparan, pencegahan terus dilakukan gugus tugas Covid 19 dengan cara bagi-bagi masker penyemprotan desinfektan 24 jam di seluruh desa se-kabupaten Lamtim dilakukan penyemprotan desinfektan massal dan kegiatan lainnya semua ini untuk rakyat Lamtim, ini dalam rangka kemanusiaan bung, 1 nyawa berarti dinegara republik Indonesia. Kok malah dicurigai dengan cara membuat pansus, subhanallah sedih saya mendengarnya. DPRD melakukan pengawasan kemudian pemerintah melakukan tindakan penyelamatan. Pansus tersebut buat gaduh saja, singkirkan kepentingan politik ini aksi kemanusiaan,” papar Hasan.)

Ketua Non Goverment Organisation Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO – JPK) Kordinator Daerah Lampung Timur Sidik Ali,S.Pd.I Meminta DPRD Kabupaten Lampung Timur Menghentikan dan Mengurungkan Niat Untuk Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penanganan Pandemi Virus Covid – 19 (corona)

 

“Kendati DPRD sebagai Representasi kedaulatan Rakyat diberikan Ruang Hak dan Kewenangan oleh undang-undang untuk Menginisisiasi Pansus Tersebut Namun JPK Berpandangan dalam Kondisi dan Situasai Untuk saat ini Pemerintah Pusat Besama-Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota Seluruh  Indonesia sedang Bekerja Keras dan Tanpa Mengenal Lelah dalam upaya Membasmi dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus Covid-19,  Rakyat dalam Ketakutan dan Kegamangan dan Mengalami Stagnasi hampir disemua bidang,Imbas Ancaman Resesi dan Krisis Moneter Global,Perekonomian diprediksi Melambat dan Menurun Sampai 0,5 %,Harga menurun Drastis,Proses Belajar dan Mengajar Terhenti ,Ancaman PHK Karyawan Mulai Membayangi dan Kegiatan dalam Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara diBeri Sekat Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar artinya kita Semua Sangat dirugikan Akibat Wabah ini”.

 

“Dalam Hal Situasi dan Kondisi Darurat dan Kegentingan yang Memaksa dibutuhkan Penentuan Keputusan Untuk Kepentingan Sosial dan Kemanusian Bukan Keputusan Politik Aksi Cepat dan Nyata Pembentukan pansus Tidak Relevan dan tidak Memiliki Urgensi sama sekali dan Terlalu Mengada-ada.Semua Pihak harus Menyadari dan Memahami Bahwasanya Pandemi covid – 19 merupakan wabah penyakit yg Melanda Tingkat Global hampir merata di semua negara , Sehingga apapun taruhannya negara harus hadir Untuk Menuntaskkan Persoalan ini tidak terpaku dengan Berbelit-belitnya Hirarki Birokrasi dan Besar Kecil Nominal Anggaran Yang dapat Mengancam Keberlangsungan Gugus Tugas,Para Medis dan Relawan dalam  Penanganan dan Pencegahan.Untuk Hal-hal tertentu Bukan berarti iMengesampingkan Regulasi dan Aturan tetapi logika dalam penganan Bencana Aksi Secara Simultan,Cepat,tepat dan nyata yang dibutuhkanoM” kata ketua NGO JPK Lamtim

Lebih lanjut dia mengatakan” mekanisme bisa menyusul Kemudian” Non Goverment Organisation Jaringan Pemberantasan Korupsi(NGO – JPK) Beranggapan dalam kondisi tertentu Bila diperlukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI ) dapat Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) sesuai dengan Keadaan.Begitu Pula Kepala Daerah juga dimungkinkan Mengambil Keputusan/serupa karena Kepala Darah Merupakan Perpanjangan tangan Pemerintah RI didaerah serta Undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah Merupakan Anak Turunan dari Rangkuman Regulasi yang Mengatur Pemerintahan direpublik tercinta ini”

“Pemerintah Daerah Bisa saja Mengambil kebijakan dengan Mengeluaŕkan keputusan /Peraturan Bupati (PERBUB) yg diketahui ketua DPRD dengan melaporkan maksud dan tujuan pengambilan keputusan dan kebijakan langsung kepada pemerintah pusat sebagai mana Perintah Presiden RI dalam Hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas terdepan yang ditunjuk Pemerintah,Menko Polhukam,Menko Perekonomian,Kementrian Kesehatan,Kementian Dalam Negeri,Kementrian Keuangan, Kementrian Sosial dan lainnya ini termasuk berkordinasi dengan gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.sepanjang tidak Bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan,Regulasi serta kebijakan yg dibuat pemerintah pusat.kendati tetap harus ada Regulasi dan payung Hukum tentang Penggunaan rincian pertanggung jawaban menyangkut anggaran yang digunakan.soal itu dapat menyusul kemudiann”tambah Sidik Ali

 

Intinya kecepatan,ketepatan dalam Aksi (action) demi menyelamatan satu nyawa warga negara itu sangat penting.

“Wajib bagi Negara Untuk Melindungi Keselamatan setiap Warga Negara dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia (NKRI) itu bunyi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1946).sisi lain suport dan penyemangat dukungan Moral bagi gugus tugas,Para Medis,relawan dan semua Pihak yang Bertaruh nyawa dan Keluarga itu harus sangat dihargai,Merekalah Pahlawan Zaman Wabah Suport dan Doa akan sangat membantu dan berarti.Non Goverment Organisation Jaringan Pemberantasan Korupsi Lampung Timur Berpendapat tidak Perlu Mengawasi Orang yang Bekerja Mengurus,Mencegah oang sakit bahkan Menyelamatkan dari Kematian dengan Berdalih Menjadi Pengawasan dan pemantau.Biarkan dulu pihak-pihak bekerja menunikan tugas demi kemanusian jangan sedikit-sedikit mengkritik dan Menyalahkan apa yg dijalankan pemerintah daerah Tanpa Berfikir dan Mempertimbangkan Segala sisi Kendala dan Hambatan dilapangan Apalagi Satu yang perlu dicatat bahwa ini adalah bukan sekedar bencana Kemanusiaan skala nasional tetapi skala Global jadi tugas Menurut Hemat Kami Tugas Mulia tidaklah melampaui dari tugas Kemanusiaan untuk.kemanusiaan

“.Eloknya DPRD kabupaten lampung timur menjadi Mitra Pemerintah untuk memberi Saran dan masukan yang kredibel seraya membantu Mencari solusi terbaik Dalam.Rangka Penanganan virus covid – 19 juga dapat melepaskan Ego Politik dan Ego.Sektoran lepas dari segala embel-embel apapun kepentingan politik atau Berindikasi (berniat) Meng-impactment (Pemakzulan) terhadap kepala daerah atas kinerja Pemerintah.Daerah kami JPK berharap Penyatuan tekad antara Excecutif dan legisltif menjadi Penguat dan Memperteguh pemerintah untuk tetap fokus bekerja dalam usaha membasmi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 khususnya di Lampung timur Bersama-sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Lainnya”pungkasnya.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here