Beranda Uncategorized Bangunan SMKN 1 Purbolinggo Diatas Tanah Desa,Menemui Titik Terang

Bangunan SMKN 1 Purbolinggo Diatas Tanah Desa,Menemui Titik Terang

371
0
BERBAGI

Purbolinggo (Lamtimpost) — Pembangunan unit sekolah baru (USB) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Purbolinggo, Lampung Timur yang menuai Polemik mulai menemui titik terang.

Diketahui sebelumnya Pemprov Lampung melalui APBD 2018 menganggarkan Rp3,8 miliar untuk pembangunan SMKN I Sekampungudik tepatnya di Desa Brawijaya. Masyarakat Brawijaya menyambut kabar baik pembangunan sekolah tersebut. Warga menghibahkan tanah 1,5 hektare untuk pembangunan SMKN.
Meski bangunan sekolah belum ada, cuma tersedia material bangunan, tetapi sekolah ini telah menerima 66 murid. Kegiatan belajar puluhan siswa terpaksa menumpang di SDN Brawijaya. Dewan guru dan puluhan siswa mengeluh karena bukan hanya gedung sekolah saja yang belum berdiri, legalitas sekolah tersebut pun belum ada.

Singkat cerita, anggaran Rp3,8 miliar untuk pembangunan SMKN yang sebelumnya sudah diplot untuk Sekampungudik diduga dialihkan ke Kecamatan Purbolinggo.
Penyebab peralihan ini karena diduga persoalan status tanah di Desa Brawijaya yang berdiri dilahan Register 38. Namun, warga Brawijaya tetap ngotot karena desa mereka duduki sudah menjadi desa devinitif sejak 1975. Bahkan di Desa Brawijaya sudah berdiri SD negeri dan SMP negeri yang bisa menunjang pembangunan SMK negeri.

Karena menuai polemik, Disdikbud Provinsi Lampung turun tangan bertemu tokoh masyarakat setempat. Salah satu poin yang menjadi bahasan yakni, belum adanya kejelasan tentang legalitas SMKN 1 Sekampungudik yang masih dalam tahap pendaftaran, sehingga disarankan agar siswa SMKN 1 Sekampungudik menginduk ke SMKN Marga Sekampung. Menurut Disdukbud Lampung bahwa nomor induk lebih dulu diprioritaskan, sehingga puluhan siswa yang menjadi korban terpaksa pindah belajar.
Tahun 2019.

Disdukbud Lampung membangunan SMKN I di Purbolinggo dengan anggaran Rp2,7 miliar. Namun, polemik pembangunan sekolah tersebut berlanjut karena berdiri di tanah milik Desa Tegalgondo. Warga dan perangkat desa mendatangi DPRD Lamtim pada Rabu 5 Februari 2020 menutut agar dianggarkan ganti rugi lahan.

Sekretaris Komisi I DPRD Lamtim, Teguh Suyatman, menyatakan, para perangkat Desa Tegalgondo mendatangi kantor DPRD didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Purbolinggo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta perwakilan Polsek Purbolinggo menggelar rapat dengar pendapat diwakili Komisi I dan Komisi IV

Dalam rapat, para masyarakat dan perangkat Desa Tegalgondo menyampaikan usulan kepada lembaga legislatif agar dapat menyetujui usulan anggaran ganti rugi lahan SMKN I Purbolinggo sesuai nilai jual objek pajak (NJOP).
Menurut Teguh Suyatman, usulan atau tuntutan itu tidak sesuai aturan. Sebab, kata dia, lahan yang telah berdiri SMKN 1 itu adalah lahan milik desa, dan saat ini Disdikbud Provinsi Lampung pun telah mendirikan bangunan USB senilai Rp2,7 miliar.

“Kan aneh, bangunannya sudah berdiri oleh Disdikbud Provinsi, kok sekarang tiba-tiba perangkat dan masyarakat desa datang ke kami minta kita agar menyampaikan usulan kepada Pemda Lampung Timur untuk menganggarkan biaya penggantian lahan di SMK itu,” kata anggota Fraksi PKS itu.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Gunardi, menyampaikan, bahwa DPRD Lamtim melalui rapat telah menyetujui ganti rugi lahan. DPRD Lamtim berencana akan mengganggarkan ganti rugi lahan pada APBD Perubahan 2020 atau APBD 2021. Meskipun ranah SMK milik Disdukbud Lampung. Namun proses ganti rugi melalui Disdukbud Kabupaten Lamtim. Prosesnya, Pemkab Lamtim ganti rugi lahan, dan masyarakat Desa Tegalgondo menghibahkan tanah tersebut ke Disdikbud Lampung.

“Saat ini status tanah tempat berdiri SMK itu milik desa. Makanya ada beberapa sertifikat warga yang dijaminkan atau dititipkan ke polsek supaya ganti rugi cepat selesai. Karena ini merupakan kemauan masyarakat dengan berdirinya sekolah tersebut,” kata dia.

Dikatakannya, hasil konsultasi Komisi IV dengan Disdukbud Provinsi Lampung bahwa SMKN I Purbolinggo sudah resmi berdiri.

“Selain itu juga mendapat izin menerima siswa baru pada tahun 2020 ini untuk proses belajar dan mengajar,” pungkasnya.(R*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here